Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka kembali menyelenggarakan Webinar RUANG (Rubrik Urban and Regional Planning) #9 dengan tema “Housing, Urban Informality, and Community Participation” pada Selasa, 26 Mei 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Dian Tri Irawaty, Direktur Program Rujak Center for Urban Studies (RCUS), sebagai narasumber utama. Webinar ini diikuti oleh mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu perumahan, permukiman informal, serta pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Slide pemaparan “Hak atas Rumah di Kota” oleh narasumber utama Webinar RUANG #9.

Dalam kegiatan tersebut, peserta akan diajak untuk mendiskusikan berbagai persoalan terkait perumahan, fenomena urban informality, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Tema ini menjadi relevan mengingat perkembangan kawasan perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan hunian layak, tumbuhnya kawasan informal, dan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa persoalan perumahan di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga menyangkut hak tinggal, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota.

Pengantar diskusi dan pembukaan sesi oleh moderator.

Dr. Dian Tri Irawaty saat menyampaikan materi mengenai persoalan perumahan di perkotaan.

Melalui penyelenggaraan Webinar RUANG #9, Program Studi PWK Universitas Terbuka berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang pembelajaran dan diskusi yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai isu perumahan, permukiman informal, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Webinar ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya gagasan, kolaborasi, serta kesadaran bersama mengenai pentingnya pembangunan perkotaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan urbanisasi yang semakin kompleks.

Sesi diskusi dan tanya jawab peserta dengan narasumber.

Antusiasme partisipasi mahasiswa dan praktisi di ruang virtual Zoom.

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (FST UT) melakukan penjajakan kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh. Pertemuan berlangsung di Kantor Bappeda Aceh dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Rombongan dari Universitas Terbuka terdiri atas Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) FST UT bersama tim dari UT Aceh. Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Kepala Bappeda Aceh, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Aceh, serta Sekretaris Bappeda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Salah satu fokus utama pembahasan adalah dukungan Bappeda Aceh terhadap kegiatan praktik studio mahasiswa Program Studi PWK UT di wilayah Aceh.

Ketua Program Studi PWK FST UT menyampaikan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengalaman belajar mahasiswa, terutama dalam memahami kondisi riil perencanaan wilayah dan kota secara langsung di lapangan. Melalui praktik studio, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan analisis, penyusunan rencana, serta memberikan rekomendasi berbasis kebutuhan daerah.

Pihak Bappeda Provinsi Aceh menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra Program Studi PWK FST UT. Dukungan ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dalam kegiatan akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Penyerahan cinderamata antara perwakilan PWK FST UT dan Kepala Bappeda Provinsi Aceh.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi antara Universitas Terbuka dan Pemerintah Provinsi Aceh guna mendukung pengembangan pendidikan perencanaan wilayah dan kota yang lebih aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.